Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia

Berbicara ekonomi syariah di Indonesia sebenarnya tidaklah asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Walaupun dikatakan bahwasanya ekonomi syariah baru mulai tumbuh pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, itu kalau dilihat dari segi kelembagaan. Tapi secara praktek kita dapat temui dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti akad dan khiyar pada jual beli. Misalkan di Kalimantan Selatan, dalam tradisi jual belinya melafalkan akad adalah hal yang lazim dalam transaksi, biasanya pembeli yang mengawali akad dengan mengucapkan tukar (beli) kemudian dijawab oleh pedagang dengan ucapan jual.

Praktek-praktek muamalah sudah berlangsung sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Penerapan ekonomi syariah dapat terlaksana secara baik karena didukung juga oleh pihak kerajaan yang pada saat menerapkan undang-undang yang berdasarkan syariat. Dalam hal penggunaan alat transaksi beberapa kerajaan juga menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar yang resmi seperti Kerajaan Aceh, Kesultanan Kelantan, Kerajaan Gowa dan lain-lain.

Majunya perekonian kerajaan-kerajaan Islam ketika itu tentu tidak dari baiknya sistem perekonomian yang diterapkan. Ekonomi syariah membuktikan kapabilitasnya sebagai sistem yang memang telah digariskan oleh Allah untuk umat manusia.  Selain itu sistem ekonomi syariah ini juga sudah berperan dalam kemajuan peradaban yang terjadi dari masa Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam sampai kepada kekhilafahan terkakhir, yakni Khilafah Utsmani yang dihapus pada tanggal 3 Maret 1924 atau 28 Rajab 1342 H oleh Musthafa Kamal. Maka sejak jatuhnya kekhilafahan ini sistem ekonomi syariah pun juga ikut ditenggelamkan.

Di Indonesia pun demikian barat melalui VOC Belanda berusaha menyamarkan sistem ekonomi syariah ini dengan sistem kapitalis dan liberalis yang mereka anut. Tentu saja tujuannya bukan untuk mensejahterakan pribumi, sebaliknya hal itu dilakukan semata-mata untuk melipat gandakan keuntungan mereka dan terus menguras kekayaan serta menjajah Indonesia. Sistem riba pun menjadi senjata ampuh yang mereka semaikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tegaknnya sistem kapitalis liberalis yang jauh dari sikap adil, karena memang hanya sistem syariah yang dapat adil, membuat bangsa ini terpuruk bahkan setelah proklamasi kemerdekaan.

Hal itu dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 29,89 juta orang atau 12,36 % (www.bps.go.id), yang mana angka-angka ini juga masih diragukan oleh banyak kalangan karena memang pada kenyataan dapat kita saksikan betapa banyaknya orang miskin di negeri ini. Standar yang dipakai oleh BPS (Badan Pusat Stastistik) dianggap tidak mampu mewakili keadaan masyarakat yang heterogen dengan berbagai factor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor ini juga berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tingginya angka kemiskinan mendorong berkembanganya tindak kriminal sehingga kesejahteraan pun sulit terwujud.

Indonesia menganut sistem perokonomian yang disebut dengan sistem ekonomi pancasila atau ekonomi demokrasi seperti yang terdapat dalam amandemen UUD 1945 pada ayat (4), yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkuan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Kalau kita baca penjelasan di atas maka sekilas tidak ada yang salah dengan sistem perekonomian yang tengah dianut negara ini. Hanya saja masih banyak kerancuan dalam penerapannya dan pada perjalannya juga lebih condong kepada liberal.

Krisis yang melanda dunia saat ini yang menuju pada jatuhnya sistem perkonomian dunia dengan hancurnya sistem liberal membuat beberapa negara sadar perlu adanya langkah penyelamatan. Maka barat berinisatif  menajdikan ekonomi syariah sebagai alternatif. Dan memang secara sunnatullah hanya sistem inilah yang sesuai dengan fitrah kehidupan sosial manusia karena langsung dirancang oleh Allah sebagai pencipta langit, bumi dan seluruh isinya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga tidak ketinggalan dengan isu tersebut, ekonomi syariah juga mulai menjadi trend pasar terlebih paska krisis 1998 yang melanda Indonesia. Ekonomi syariah pada saat itu membuktikan ketangguhan dalam menghadapi perubahan yang terjadi karena ketidak stabilan kondisi ekonomi dunia di saat sistem-sistem dzalim yang lain kewalahan. Nah, mulai saat itulah sistem perokonomian syariah kembali digaungkan, dikenalkan kembali sebagai sesuatu yang baru. Mereka menyebut sistem ekonomi syariah ini sebagai sebuah alternatif, walaupun tidak dapat dipungkiri lagi, ia bukanlah alternatif, tapi solusi, satu-satunya solusi.

Dalam perkembangannya kemudian, ekonomi syariah mendapat sambutan dan tanggapan yang cukup baik. Pun demikian, polemik, sandungan dan berbagai tantangan serta kritik selalu dalam penerapannya. Maka mulailah banyak didirikan lembaga-lembaga keuangan serta produk-produk yang berlabel syariah. Ada yang namanya bank syariah, BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, sukuk dan lain sebagainya yang terus berinovasi dan variatif. Dibentuk pulalah Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan fatwa terhadap transaksi-transaksi lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu tidak kalah penting adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Lalu kemudian yang baru-baru ini disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat semakin menambah eksistensi perekonomian syariah di Indonesia. Diharapkan dengan dukungan pemerintah melalui payung hukum undang-undang ini dapat menstimulan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.  Kesadaran dan animo masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya sangatlah tinggi sebagaimana yang diungkapkan Pengamat Ekonomi Syariah, Veitzal Rifai diharian Republika (6/3), “Tanpa dukungan dari pemerintah saja, pertumbuhan lembaga keuangan syariah Indonesia tinggi. Dorongan dari bawah itu yang tidak dimiliki Malaysia.”

Kita pun juga menyakini berdasarkan data dan fakta yang ada serta analisis para pengamat bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bergerak ke arah positif. Hanya saja kita akan kembali dibuat berpikir sejauh mana atau sampai titik mana ia akan dapat terus menanjak, mampukah ia bergerak hingga ke puncak sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan manusia terwujud. Akankah ia akan berhenti pada titik tertentu atau bahkan dihentikan secara sengaja dan sistematis oleh suatu pihak. Pertanyaan seperti itu muncul karena sistem ekonomi syariah di Indonesia masih bercampur dengan sistem ribawi yang dianut bangsa ini. Lembaga-lembaga keuangan yang sudah dilabeli syariah pun mau tidak mau harus tetap menginduk ke Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang sah menurut undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain walaupun ekonomi syariah mencoba untuk berdiri sendiri dia tetap tidak bisa lepas dari regulasi ribawi yang dilegalkan pemerintah melalui pihak berwenang. Itu artinya praktis ekonomi syariah masih berada di bawah naungan sistem ribawi. Padahal kita juga tahu antara keduanya jelas berbeda dan tidak dapat disatukan sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 275, “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Kemudian dijelaskan juga dalam ayat 27, ““Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” Dalam ayat tersebut dengan jelas sekali dinyatakan bahwa riba itu haram dan harus ditinggalkan.

Berkaca dari sirah nabawiyah, ketika Rasullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, langkah pertama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah membangun masjid dan mempersaudarkan Muhajirin dan Anshor adalah membangun pasar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan sahabat untuk memisahkan diri dari pasar Yahudi, yang memang terkenal dengan praktek ribanya.

Maka penerapan sistem ekonomi syariah secara maksimal dan kaffah hanya akan bisa terjadi apabila sistem ini tidak lagi bercampur dengan sistem ribawi. Setidaknya ada dua opsi untuk mewujudkannya, pertama, memisahkan diri secara total dengan sistem ekonomi yang ada, kedua, menumbangkan dan mengganti sistem yang sekarang. Kalau memilih cara yang pertama mungkin akan terlihat lebih aman dan mampu memunculkan kompetensi, karena adanya kesempatan nasabah untuk memilih. Kompetensi akan melahirkan persaingan dalam pelayanan dan produk yang ditawarkan. Sedangkan kalau kita memilih opsi kedua, sistem ekonomi syariah tidak sekadar berkompetensi dengan sistem ekonomi ribawi, tapi sudah menyatakan perang terhadapnya. Bagi kita seorang muslim opsi kedua mungkin lebih tepat berdasar dari firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 289, “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Ya, memerangi riba itu adalah sebuah perintah bukan pilihan yang bebas untuk dilaksanakan atau tidak.

Yang juga harus kita sadari adalah opsi manapun yang akan dipilih akan selalu mendapat halangan dan tantangan dari pihak lawan, termasuk pihak asing. Hal itu karena asing berperan besar dalam kebijakan politik atau pun ekonomi Indonesia. Sejak proklamasi tanggal Agustus 1945 atau lebih tepatnya jumat tanggal 9 Ramdahan 1364, Indonesia belum sepenuhnya lepas oleh penjajahan asing. Mungkin para penjajah itu sudah angkat kaki dari Nusantara, bahasanya pun sudah tidak dipakai lagi, tapi mereka mewariskan hukum yang kemudian diadopsi oleh Bangsa Indonesia dalam bernegara. Maka tak heran kalau banyak dari undang-undang Indonesia yang berbau liberal dan kapitalis barat. Yang mana kebijakan-kebijakan ini praktis secara langsung atau pun tidak langsung lebih banyak menguntungkan barat daripada Bangsa Indonesia sendiri. Sudah barang tentu mereka akan membela habis-habisan sistem ekonomi ribawi sehingga kemudian mereka merasa perlu untuk mengamankan sistem ribawi ini melalui jalur sistem negara. Disebarkanlah demokrasi di Indonesia sebagai pelindung legal dari sistem ribawi, sehingga siapa saja yang ingin mendepak sistem ribawi akan ditumbangkan terlebih dahulu oleh undang-undang selama yang berlaku masih hukum positif manusia.

Dengan demikian maka muncullah opsi ketiga dan mungkin akan menjadi satu-satu jalan yang harus kita tempuh untuk dapat menerapkan sistem ekonomi syariah secara total, yaitu mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam dan mengganti hukum yang ada dengan hukum Islam, karena memang itu semua sudah diturunkan Allah sepaket dalam agama Islam. Tidak bisa kita menerapkan satu perkaran tanpa diikuti perkara yang lain, sebab semuanya akan saling berkaitan. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam surat al-baqarah ayat 85, “Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian (yang lain)?”  

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s